Jumat, 08 Maret 2019

Keraguan Mengenai Program Kartu Pra-Kerja


Menjelang pemilihan umum jokowi mengkampanyekan  program-programnya melalui tiga kartu adapun kartu kartu tersebut yang di mana Dikutip Dari news.detik.com jokowi keluar kan tiga 'kartu sakti' di depan warga dalam acara makan bakso bersama di Cikarang. adapun kartu tersebut adalah Kartu indonesia pintar hingga kuliah, kartu Sembako murah dan kartu Pra-kerja. yang di mana kartu Pra-kerja ini menjadi kontroversi di masyarakat yang di mana terdapat pro dan kontra mengenai program jokowi yang satu ini.

Program ini bertujuan agar tamatan SMK mendapatkan pelatihan guna meningkatkan SDM di masyarakat khusus nya bagi lulusan SMK dengan cara  memberikan pelatihan-pelatihan bagi calon pekerja. Namun timbul polemik dari program ini yang di mana jokowi menjanjikan memberikan honor bagi pemegang kartu ini sebagaimana yang dikutip dari  nasional.kompas.com jokowi jika memang setelah pelatihan dilakukan namun pemegang kartu pra-kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, ia akan mendapat honor dari pemerintah.

Yang menjadikan permasalahan pada program ini adalah dana yang digunakan untuk memberikan honor bagi pemegang kartu pra-kerja ini yang belum mendapatkan pekerjaan. Jika dana yang dikeluarkan ini melalui anggaran APBN maka Permasalahan yang timbul adalah pertanyaan sekaligus menjadi keraguan  dari saya adalah  Seberapa kuat dana dari APBN ini untuk dapat membiayai program ini. 

Hal ini berdasarkan pemikiran dari pendapat yang dikutip dari news.harianjogja.com yang di mana Pengamat Politik Igor Dirgantara mengatakan kartu pra kerja yang ditawarkan oleh Jokowi - Maruf Amin dinilai akan menimbulkan masalah baru seperti membebani APBN. tentu hal ini Sejalan degan pemikiran jusuf kalla yang mengatakan butuh anggaran besar untuk menjalankan program ini sebagaimana  yang saya kutip dari cnnindonesia.com yang di mana mengatakan "Saya sendiri belum tahu rencana itu. Butuh anggaran besar. Nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu, yang jelas tahun ini belum,".

Sebenarnya program ini Sudah ada pada negara negara maju seperti pada negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. namun melihat kondisi negara indonesia  akan sangat sulit program ini dapat terlaksana degan baik karena berdasarkan tirto.id Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2018 mencapai 7 juta orang. Angka tersebut setara dengan 5,34 persen dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang tercatat sebesar 131,01 juta orang. Dengan demikian, mereka yang bekerja ada sebanyak 124,01 juta orang. yang di mana data tersebut jika di tinjau  degan yang ada yang ada dalam databoks.katadata.co.id menyatakan  lulusan SMK pada Agustus 2018 mencapai 11,25%  yang di mana Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibanding lulusan dengan jenjang pendidikan nya setara, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun lulusan lainnya. tentu jumlah ini tergolong besar jika dibandingkan degan pengangguran yang ada pada negara-negara maju tersebut 


Jika Pemerintah Serius untuk memberikan Solusi Bagi orang yang mendapatkan pekerjaan di indonesia   saya rasa bukan degan cara memberikan honor kepada seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan tapi degan cara membuka lapangan pekerjaan baru. agar masyarakat dapat lebih produktif. karena hal ini di khawatirkan akan dapat menimbulkan rasa malas bagi para calon pekerja